Artikel Populer

Telaah “sembako” Kemenpora untuk PSSI

Telaah “sembako” Kemenpora untuk PSSI

Sembilan bahan pokok di dalam bercinta

Jangan sampai kurang satu, bisa kurang mesranya

Agar tiada resah dan bertambah mesra

Yang diperlukan hanyalah hai sembako cinta



Itulah sekilas lirik lagu dari sembako cinta milik Thomas Djorghi. Hampir mirip dengan apa yang diajukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) jika ingin sanksi administrasi atau pembekuan mereka dicabut. Ya, Kemenpora memberikan “sembako” yang berbentuk syarat kepada lembaga tertinggi sepak bola Indonesia, agar konflik keduanya segera terselesaikan.

Banyak pihak menilai bahwa beberapa syarat yang diajukan oleh Menpora Imam Nahrawi tak masuk akal, aneh, dan terkesan arogan. Lantas apa sajakah syarat yang diajukan oleh politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut ? Mari kita telaah satu-satu..

1. Menjamin eksistensi/kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan oleh PSSI melalui pengawasan dan pengendalian ketat oleh pemerintah.

          Selama ini, pemerintah memang menjadi pengawas dari semua cabang olahraga, tak terkecuali sepak bola. Namun, lain soal jika berbicara pengendalian ketat, lantaran masalah persepakbolaan semua telah diatur oleh FIFA, termasuk di Indonesia sendiri. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada 3 November 2015, salah satu anggota delegasi dari  Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) James Johnson, yang mewakili Ketua Delegasi FIFA-AFC, Kohzo Tashima, mengatakan "Reformasi (sepak bola Indonesia) disepakati harus terjadi di bawah naungan statuta FIFA, tapi pemerintah boleh menjadi satu stakeholder (pemangku kepentingan) dalam prosesnya," Itu berarti, pemerintah berhak untuk mengawasi namun tidak mengintervensi.

(http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20151103162301-142-89205/fifa-teguh-pada-statuta-pemerintah-boleh-jadi-stakeholder/).

2. Menjamin adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban PSSI kepada AFC dan FIFA, bahwa keterlibatan pemerintah dalam perbaikan tata kelola sepak bola nasional di PSSI merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan bukan sebagai bentuk intervensi.

          FIFA memang melarang pemerintah untuk turut ikut campur dalam organisasi sepak bola di setiap negara. Adanya hal itulah yang mungkin membuat Menpora membuat syarat ini. Jika ditilik, syarat ini sebenarnya bersifat baik, namun dalam pelaksanaan tentu akan susah karena adanya keterlibatan pemerintah di dalam si kulit bundar akan tetap dianggap intervensi oleh FIFA.

3. Mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional.

          Meskipun terlepas dari pemerintah, namun PSSI juga harus taat terhadap sistem hukum nasional. Syarat yang satu ini wajar harus dituruti oleh PSSI sebagai salah satu organisasi yang bermukim di tanah nusantara.

4. PSSI berkomitmen secara konsisten terhadap perbaikan tata kelola sepak bola untuk kepentingan peningkatan prestasi olah raga sepak bola nasional.

          Ini wajib. Konsistensi diperlukan untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Sepak bola Indonesia yang selalu ke kanan dan ke kiri, membuat dunia kulit bundar tanah air tidak dapat berkembang dan hanya cenderung itu-itu saja.

5. Menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan dan/atau publikasi.

          Ini juga termasuk hal yang sangat penting. Selama ini, PSSI dinilai tidak membuka diri, terutama jika menyangkut masalah keuangan. Tidak itu saja, dengan menyetujui syarat ini, tentu kredibilitas PSSI dalam mengelola sepak bola Indonesia akan naik di mata masyarakat yang cenderung acuh terhadap mereka.

6. Menjamin terselenggaranya pola pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang profesional. berkualitas, serta transparan.

          Ini poin yang sangat penting. Pembinaan sepak bola Indonesia dapat dikatakan sangat buruk. Sarana dan prasarana yang masih tidak memadai, patut menjadi sorotan lebih jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Hal itu dilakukan agar dapat tercipta bibit-bibit baru di dunia sepak bola yang berkualitas, sehingga mampu meningkatkan daya saing di mata internasional.

7. Menjamin tidak adanya pengaturan skor dan pola kartel dalam pengelolaan persepakbolaan nasional serta pemenuhan jaminan perlindungan bagi pelaku olahraga profesional.

          Sangat wajib disetujui. Walaupun sepak bola Indonesia hanya berputar di kalangan itu-itu saja, bukan berarti hal tersebut membuat olahraga ini lepas dari yang namanya kecurangan. Publik sepak bola tentu masih ingat dengan tragedi sepak bola gajah PSS vs PSIS pada 26 Oktober 2015, dimana kedua tim berupaya saking mengalah agar tidak menjadi juara grup. Saat itu, PSS menang 3-2 atas PSIS, namun yang patut dicatat, kemenangan tersebut terjadi karena seluruhnya merupakan gol bunuh diri ! Selain itu, masih ada juga tragedi pilu dari pemain asing asal Paraguay, Diego Mendeita, yang harus meninggal dunia lantaran saat sakit dirinya tak mempunyai dana untuk berobat karena belum digaji selama beberapa bulan oleh klubnya, Persis Solo.

8. Menjamin bagi tercapainya prestasi tim nasional sebagai juara satu dalam event: 1) Piala AFF tahun 2016; 2) SEA Games tahun 2017; 3) Lolos Pra-Kualifikasi Piala Dunia tahun 2018; dan 4) Asian Games XVIII tahun 2018;

          Inilah syarat yang menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Dalam olahraga, tidak ada yang pasti, tim yang berlabel bintang pun belum tentu akan mendapatkan juara. Syarat ini pun dapat dikatakan tidak lah masuk akal, lantaran jika dilihat pun, Indonesia saat ini masih belum dapat membentuk timnas yang bagus lantaran tidak adanya kompetisi tetap, hanya sekedar turnamen-turnamen sampingan saja untuk menyambung hidup. Mengenai piala dunia 2018, bagaimana Indonesia mau lolos pra-kualifikasi kalau merah putih saja sudah tidak ikut babak pra kualifikasi karena di banned oleh  FIFA ?

9. Mempercepat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai yang diharapkan pemerintah dengan tetap memperhatikan Statuta FIFA paling lambat harus dilaksanakan akhir bulan April 2016.

          Menurut Ketua Ad Hoc, Agum Gumelar, untuk mengadakan KLB tidak lah sulit, di antaranya adalah adanya permintaan dari dua per tiga pemegang hak suara PSSI atau 50+1 anggota PSSI menginginkan KLB. Namun itu semua dengan catatan, bukan pemerintah yang mengadakan, namun tetap PSSI. Jadi, KLB sangat mungkin dilakukan. Hanya saja, mau kah para anggota PSSI mengadakan KLB ?

Demikian sembilan bahan pokok atau sembako dari Kemenpora untuk PSSI. Masih belum adanya titik terang dari kelanjutan syarat ini membuat sepak bola Indonesia masih mengambang dan entah dibawa kemana. Nampaknya “macan” Asia masih harus terbius panjang, dan masih sangat sulit untuk dibangunkan. Pemerintah pun tidak lah boleh lupa, bahwa hubungan mereka dengan PSSI bukanlah ibarat atasan dengan bawahan. Hubungan itu sudah diatur di dalam Lex Sportivo (hukum olahraga) dan Statuta FIFA, yakni merupakan partnership atau kerja sama. Yuk kita doakan saja semoga kisruh ini segera berakhir dan timnas sepak bola kita mampu berbicara lagi di pentas dunia!

 

Penulis: SCY


Komentar

  1. Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar

Testimonial

ayooo..ayooo..dibaca... banyak rtikel-artikel menarik lohh :) ...

Kintan Lestari

Keren!!! speakmagz volume duanya udah terbit...

Kintan Lestari

jalan-jalan ke kota paris, jangan lupa beli pepaya, semoga semakin keren ! #ceritanyagagalberpantu...

Leo_alp

Selalu menjadi jendela dunia yang terbaik...

Herzanindya Maulianti

Welcome to RMC Family!! Akhirnya portal online ini rilis, perpaduan antara entertainment dan edukasi...

Alicia Van Akker

semoga semakin bagus kedepannya :) ...

Kintan Lestari

akhirnya yang ditunggu-tunggu hadir juga! Semoga terus meningkatkatkat...

Sifa Maulida
Kategori